KORUPSI di PUBLIC SERVICE

Pengamat masalah kebijakan publik dan Universitas Indonesia (UI) Andrinof A. Chaniago menyambut baik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membidik para koruptor di sektor pelayanan publik karena dampak negatifnya yang cukup tinggi.

“Walau korupsi di pelayanan publik satuannya sangat kecil, namun berdampak negatif cukup tinggi. Pelayanan publik yang dikorupsi secara langsung sangat merugikan masyarakat,” katanya di Depok, Rabu.

Menurut dosen kebijakan publik pada Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI tersebut, pengawasan korupsi tersebut bisa dimulai dari pada institusi perizinan-pcr-izinan yang ada di pemerintah daerah, atau pun di Badan Pertanahan Nasional.

“KPK bisa secepatnya mengawasi sektor layanan publik tersebut, sehingga ” masyarakat yang ingin mengurus perizinan bisa menjadi lebih mudah tanpa dipungut biaya macam-macam,” kata peneliti senior The Habibie Center tersebut.

Ia mengharapkan pengawasan oleh KPK tersebut akan mengubah perilaku para birokrat yang selama ini sering menimbulkan biaya yang tidak seharusnya pada masyarakat menjadi pelayanan yang murah.

Biaya yang murah itu, lanjut dia, akan timbul bukan saja dari biaya adminitratif untuk memperoleh pelayanan, tetapi juga dari pengurangan pengorbanan waktu, tenaga dan tekanan psikis bagi warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik.

Sementara itu, Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Nanang Is-muhartoyo, mengatakan, KPK perlu melibatkan jaringan dari berbagai elemen di daerah agar pengawasan terhadap pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal.

“Tidak mungkin KPK bisa bekerja sendiri karena banyaknya ragam layanan publik yang perlu diawasi, sehingga perlu dibantu jaringan dari berbagai elemen di daerah,” kata Nanang Ismuhartoyo, Rabu.

Ia mengatakan KPK bisa menggandeng atau melibatkan Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya, atau institusi lain termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki jaringan di daerah.

Dengan demikian, pengawasan terhadap pelayanan publik memberi dampak yang positif dan signifikan bagi upaya pemberantasan korupsi.

Mengenai prioritas pengawasan, mcnurut dia, KPK harus melakukan pemetaan terhadap pelayanan publik yang diduga menjadi “lahan” korupsi maupun pungutan liar (pungli) termasuk di daerah, seperti uji KIR kendaraan angkutan umum, pelayanan imigrasi, pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), dan pengurusan surat izin mengemudi (SIM).

“Khususnya pengurusan uji KIR kendaraan angkutan umum, ini perlu diawasi secara ketat karena menyangkut keselamatan manusia,” katanya.

Nanang mengatakan rencana KPK melakukan pengawasan pelayanan publik juga perlu mempertimbangkan spesifikasi di setiap daerah. Artinya, setiap daerah tentu memiliki spesifikasi yang berbeda dengan daerah lain.

Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan bahwa pihaknya akan mulai membidik para koruptor di sektor pelayanan publik guna menciptakan pelayanan masyarakat yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKK). “Dari awal kita sudah masuk ke situ (layanan publik),” katanya.

Antasari menyebut banyak pihak yang mence-moohnya karena mengurusi masalah sepele seperti pungutan liar (pungli) di sekolah, tapi ia menyatakan tidak peduli.***

By:rizal ws dari kpk.go.id

There are no comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: